JAKARTA. Salah satu permasalahan nasional yang kita hadapi dan harus dipecahkan serta dicarikan jalan keluarnya pada saat ini adalah masalah energi, baik untuk keperluan rumah tangga, maupun untuk industri dan transportasi. Terkait dengan masalah tersebut, salah satu kebijakan pemerintah ialah rencana pengurangan penggunaan bahan bakar minyak tanah untuk keperluan rumah tangga.
Sejalan dengan hal itu pemerintah juga mendorong upaya- upaya untuk penggunaan sumber-sumber energi alternatif lainnya yang dianggap layak dilihat dari segi teknis, ekonomi, dan lingkungan, apakah itu berupa biofuel, biogas/gas bio, briket arang dan lain sebagainya.
Dalam rangka pemenuhan keperluan energi rumah tangga khususnya di perdesaan maka perlu dilakukan upaya yang sistematis untuk menerapkan berbagai alternatif energi yang layak bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu upaya terobosan yang dilakukan adalah melaksanakan program Bio Energi Perdesaan (BEP), yaitu suatu Program BEP-Biogas Skala Rumah Tangga.
Upaya pemenuhan energi secara swadaya (self production) oleh masyarakat khususnya di perdesaan, termasuk bagi masyarakat di desa-desa terpencil seperti di daerah pedalaman dan kepulauan. Pelaksanaan program BEP juga terkait dengan upaya-upaya pengembangan agribisnis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Secara garis besar tujuan program BEP adalah berkembangnya swadaya masyarakat dalam penyediaan dan penggunaan bio energi (bio gas, bio massa, dan bio fuel) bagi keperluan rumah tangga termasuk untuk kegiatan usaha industri rumah tangga khususnya di perdesaan.
Biogas
Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi langka oksigen (anaerob). Biogas dapat dibakar seperti elpiji, dalam skala besar biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik, sehingga dapat dijadikan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan terbarukan.
Komponen Biogas :
± 60 % CH4 (metana)
± 38 % CO2 (karbon dioksida)
± 2%N2,O2,H2,& H2S
Sumber energi Biogas yang utama: kotoran ternak Sapi, Kerbau, Babi dan Kuda
Kesetaraan biogas dengan sumber energi lain
1m3 Biogas setara dengan: elpiji 0,46 Kg, minyak tanah 0,62 liter, minyak solar 0,52 liter, bensin 0,80 liter, gas kota 1,50 m3, kayu bakar 3,50 kg
Sejarah Pemanfaatan Biogas Di Indonesia
Mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an, pada tahun 1981 melalui Proyek Pengembangan Biogas dengan dukungan dana dari FAO dibangun contoh instalasi biogas di beberapa provinsi. Penggunaan biogas belum cukup berkembang luas antara lain disebabkan oleh karena masih relatif murahnya harga BBM yang disubsidi, sementara teknologi yang diperkenalkan selama ini masih memerlukan biaya yang cukup tinggi karena berupa konstruksi beton dengan ukuran yang cukup besar.
Mulai tahun 2000-an telah dikembangkan reaktor biogas skala kecil (rumah tangga) dengan konstruksi sederhana, terbuat dari plastik secara siap pasang (knockdown) dan dengan harga yang relatif murah.
Manfaat Biogas
Manfaat energi biogas adalah sebagai pengganti bahan bakar khususnya minyak tanah dan dipergunakan untuk memasak. Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Di samping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada tanaman/budidaya pertanian.
Potensi Pengembangan Biogas di Indonesia
Potensi pengembangan Biogas di Indonesia masih cukup besar. Hal tersebut mengingat cukup banyaknya populasi sapi, kerbau dan kuda, yaitu 11 juta ekor sapi, 3 juta ekor kerbau dan 500 ribu ekor kuda pada tahun 2005. Setiap 1 ekor ternak sapi/kerbau dapat dihasilkan + 2 m3 biogas per hari.
Potensi Ekonomis Biogas
Potensi ekonomis Biogas adalah sangat besar, hal tersebut mengingat bahwa 1 m3 biogas dapat digunakan setara dengan 0,62 liter minyak tanah. Di samping itu pupuk organik yang dihasilkan dari proses produksi biogas sudah tentu mempunyai nilai ekonomis yang tidak kecil pula. (SF)
Sumber : Dit.Pengolahan Hasil Pertanian,Ditjen PPHP - Deptan
Tampilkan postingan dengan label Berita Energi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita Energi. Tampilkan semua postingan
21 Agustus 2010
01 April 2010
Indonesia-Korea Sepakat Meningkatkan Kerjasama di Bidang Energi
JAKARTA. Pertemuan ketiga Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) yang berlangsung 25-26 Maret lalu di Seoul, Korea, difokuskan pada kerja sama yang potensial dikembangkan di masa depan serta evaluasi terhadap kerja sama yang telah terjalin selama ini. Kedua pihak berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama yang selama ini sudah terjalin.
Kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Korea dalam bidang migas, antara lain pengembangan Blok Madura dan Poleng yang merupakan kerja sama PT Pertamina dan Kodeco serta PT Pertamina dan SK Energy yang berkolaborasi di hilir migas. Beberapa bidang kerjasama yang potensial untuk dikembangkan di masa depan, antara lain pengembangan dimetil eter (DME) sebagai minyak baru, pengembangan lapangan migas marjinal, CBM, batu bara dan penelitian bersama biofuel generasi kedua.
Pada kesempatan tersebut, Delegasi Korea menyampaikan harapannya agar dapat melanjutkan kerja sama mensosialisasikan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia.
Pertemuan ketiga IKEF dihadiri oleh 155 pejabat pemerintah dan pengusaha dari kedua negara. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo. Sedangkan Delegasi Korea dipimpin Deputi Menteri Energi dan Kebijakan Sumber Daya Alam Kim Junggwan.
Penyelenggaraan The 3rd IKEF ini bersamaan dengan pertemuan The 2nd Joint Task Force (JTF) Indonesia-Korea. Ini merupakan wadah pertemuan bilateral Indonesia-Korea yang membahas mengenai kemajuan atau perkembangan yang meliputi pembicaraan dari berbagai kementerian atau unit terkait dan diikuti oleh pemerintah serta swasta. Bertindak sebagai focal point kegiatan JTF adalah Kemenko Perekonomian RI bersama dengan Ministry of Knowledge of Economy (MKE) Republik Korea.
Kerja sama bilateral Indonesia-Korea Selatan dimulai pada tahun 1979. Pertemuan tersebut membahas kebijakan-kebijakan di bidang energi diantara kedua negara, perdagangan LNG, minyak mentah, hasil kilang, batu bara dan kerja sama dalam pengembangan minyak, gas bumi, batu bara dan tenaga listrik. Pada periode 1979-2006, Indonesia dan Korea telah melaksanakan pertemuan bilateral sebanyak 21 kali yang terbentuk dalam Joint Committee on Energy.
Pada 4 Desember 2006 bersamaan dengan Joint Committee ke 22, disepakati untuk lebih meningkatkan dan mengintensifkan kerja sama sektor energi yang melibatkan swasta dari kedua negara. Ini ditandai dengan kesepakatan pembentukan Energy Forum yang diharapkan menjadi wadah baru bagi kerja sama Indonesia-Korea, menggantikan Joint Committee.
Sumber: www.esdm.go.id
Kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Korea dalam bidang migas, antara lain pengembangan Blok Madura dan Poleng yang merupakan kerja sama PT Pertamina dan Kodeco serta PT Pertamina dan SK Energy yang berkolaborasi di hilir migas. Beberapa bidang kerjasama yang potensial untuk dikembangkan di masa depan, antara lain pengembangan dimetil eter (DME) sebagai minyak baru, pengembangan lapangan migas marjinal, CBM, batu bara dan penelitian bersama biofuel generasi kedua.
Pada kesempatan tersebut, Delegasi Korea menyampaikan harapannya agar dapat melanjutkan kerja sama mensosialisasikan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia.
Pertemuan ketiga IKEF dihadiri oleh 155 pejabat pemerintah dan pengusaha dari kedua negara. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo. Sedangkan Delegasi Korea dipimpin Deputi Menteri Energi dan Kebijakan Sumber Daya Alam Kim Junggwan.
Penyelenggaraan The 3rd IKEF ini bersamaan dengan pertemuan The 2nd Joint Task Force (JTF) Indonesia-Korea. Ini merupakan wadah pertemuan bilateral Indonesia-Korea yang membahas mengenai kemajuan atau perkembangan yang meliputi pembicaraan dari berbagai kementerian atau unit terkait dan diikuti oleh pemerintah serta swasta. Bertindak sebagai focal point kegiatan JTF adalah Kemenko Perekonomian RI bersama dengan Ministry of Knowledge of Economy (MKE) Republik Korea.
Kerja sama bilateral Indonesia-Korea Selatan dimulai pada tahun 1979. Pertemuan tersebut membahas kebijakan-kebijakan di bidang energi diantara kedua negara, perdagangan LNG, minyak mentah, hasil kilang, batu bara dan kerja sama dalam pengembangan minyak, gas bumi, batu bara dan tenaga listrik. Pada periode 1979-2006, Indonesia dan Korea telah melaksanakan pertemuan bilateral sebanyak 21 kali yang terbentuk dalam Joint Committee on Energy.
Pada 4 Desember 2006 bersamaan dengan Joint Committee ke 22, disepakati untuk lebih meningkatkan dan mengintensifkan kerja sama sektor energi yang melibatkan swasta dari kedua negara. Ini ditandai dengan kesepakatan pembentukan Energy Forum yang diharapkan menjadi wadah baru bagi kerja sama Indonesia-Korea, menggantikan Joint Committee.
Sumber: www.esdm.go.id
05 November 2009
Program Desa Mandiri Energi (DME) Departemen ESDM
JAKARTA. Indonesia merupakan Negara besar dengan 33 provinsi dan memiliki tidak kurang dari 70 ribu desa. Saat ini 45% dari desa tersebut dikategorikan sebagai Desa Tertinggal yang ditandai dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap energi.
Depertemen ESDM sebagai departemen teknis yang menangani energi telah melaksanakan program Desa Mandiri Energi (DME) yaitu, program penyediaan energi dengan memanfaatkan potensi energi setempat baik berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) maupun non-BBN dengan teknologi yang dapat dioperasikan oleh masyarakat setempat.
Program DME dimaksudkan untuk sebagai entry point dalam kegiatan ekonomi pedesaan pertama kalinya diluncurkan oleh Presiden RI di Desa Grobogan, Jawa Tengah pada tahun 2007 dan terus dilanjutkan didesa-desa lainnya. Akhir pada akhir tahun 2009 ini diharapkan terbentuk 850 DME dan ditargetkan hingga akhir 2014 nanti ditargetkan terbentuk 3.000 DME.
Dalam perkembangannya, Program DME mulai memanfaatkan teknologi energi baru terbarukan seperti, mikrohidro, angin dan surya sebagai pembangkit energi alternatif. waktu itu dikenal dengan istilah “Desa Energi Terbarukan”. Beberapa Desa Energi Terbarukan yang dikembangkan Departemen ESDM berhasil mendapat penghargaan ditingkat ASEAN diantaranya, PLTMH Cicurug Garut, PLTMH Malang. Desa Energi Terbarukan merupakan cikal bakal Desa Mandiri Energi.
DME merupakan alternatif pemecahan masalah penyediaan energi. Disamping itu pengembangan Program DME diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Pro-Poor), memperkuat ekonomi nasional (Pro-Growth) dan memperbaiki lingkungan (Pro-Planet).
Sumber: www.esdm.go.id
Depertemen ESDM sebagai departemen teknis yang menangani energi telah melaksanakan program Desa Mandiri Energi (DME) yaitu, program penyediaan energi dengan memanfaatkan potensi energi setempat baik berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) maupun non-BBN dengan teknologi yang dapat dioperasikan oleh masyarakat setempat.
Program DME dimaksudkan untuk sebagai entry point dalam kegiatan ekonomi pedesaan pertama kalinya diluncurkan oleh Presiden RI di Desa Grobogan, Jawa Tengah pada tahun 2007 dan terus dilanjutkan didesa-desa lainnya. Akhir pada akhir tahun 2009 ini diharapkan terbentuk 850 DME dan ditargetkan hingga akhir 2014 nanti ditargetkan terbentuk 3.000 DME.
Dalam perkembangannya, Program DME mulai memanfaatkan teknologi energi baru terbarukan seperti, mikrohidro, angin dan surya sebagai pembangkit energi alternatif. waktu itu dikenal dengan istilah “Desa Energi Terbarukan”. Beberapa Desa Energi Terbarukan yang dikembangkan Departemen ESDM berhasil mendapat penghargaan ditingkat ASEAN diantaranya, PLTMH Cicurug Garut, PLTMH Malang. Desa Energi Terbarukan merupakan cikal bakal Desa Mandiri Energi.
DME merupakan alternatif pemecahan masalah penyediaan energi. Disamping itu pengembangan Program DME diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Pro-Poor), memperkuat ekonomi nasional (Pro-Growth) dan memperbaiki lingkungan (Pro-Planet).
Sumber: www.esdm.go.id
04 November 2009
Krisis Listrik Sumut Teratasi Secara Bertahap
MEDAN - PT PLN (Persero) menyatakan krisis pasokan listrik di wilayah Sumatera Utara (Sumut) telah teratasi secara bertahap dengan masuknya tambahan daya sejumlah pembangkit listrik. ''Saat ini sudah tidak ada pemadaman lagi, daya mampu listrik Sumut sudah terpenuhi dengan reserve margin (cadangan listrik) yang masih pas-pasan. Pada akhir 2009, awal 2010 hingga 2011 akan masuk lagi sejumlah pembangkit baru'' kata Plt Direktur Luar Jawa-Bali PT PLN yang juga menjabat Direktur Jawa-Bali, Murtaqi Syamsuddin usai Launching Sentralisasi Billing dan Layanan Terpadu (ATM, SMS dan Banking) serta PT Pos di Medan, Jumat (30/10).
Menurut Murtaqi, pada akhir 2009 ini sistem Sumut akan mendapat tambahan pasokan listrik sebesar 330 Megawatt (MW) yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, Sibolga berkapasitas 2x115 MW dan task force pembangkit di sekitar Sumut berkapasitas 105 MW. Selanjutnya, pada 2010 akan masuk pasokan listrik sebesar 180 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan I berkapasitas 2x90 MW. "PLTA Asahan ini akan masuk ke sistem Sumut mulai Februari 2010," ujar Murtaqi.
Dia mengatakan, setelah itu juga akan masuk PLTU Pangkalan Susu, Langkat, Sumut sebesar 400 MW yang merupakan bagian dari program percepatan PLTU 10.000 MW tahap pertama. "Dari planing sudah terlihat jelas tambahan pasokan listrik sejak akhir 2009 ini hingga dua tahun ke depan. Apakah itu nantinya mencukupi atau tidak bergantung pertumbuhan beban pada tahun-tahun selanjutnya," kata Murtaqi.
Pertumbuhan beban listrik di Sumut, lanjut dia, bila dilepas akan semakin tinggi mencapai 9-11 persen per tahunnya. Apalagi proses industrialisasi khususnya di Medan, Riau dan Aceh terus tumbuh. "Kita harapkan setelah 2011 nanti, kondisi sistem kelistrikan di Sumatera semakin handal" katanya.
Sebab dengan selesainya sistem interkoneksi dari Sumut ke Sumbangteng (Sumbar dan Riau hingga Aceh) dapat dilakukan transfer daya sudah bisa dilakukan dengan didukung kehadiran pembangkit-pembangkit baru tersebut, sehingga mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. "Hal ini juga didukung dengan sistem interkoneksi Sumatera. Sebelum 2012 nanti sistem interkoneksi 275 KV dari Sumbagsel hingga Sumbagteng sudah selesai," ujarnya.
Sementara itu, General Manager PT PLN Wilayah Sumut, Manerep Pasaribu, mengungkapkan sejak 2008 lalu, sistem kelistrikan di Sumut telah memperoleh transfer daya (swap) dari PT Inalum sebesar 45 MW dari kontrak 90 MW. "Kita dapatkan swap dari Inalum untuk beban puncak pada malam hari," tuturnya. Bahkan, pada 2009 ini PLN di sistem Sumut telah membantu transfer daya ke sistem Sumbar dan Riau sekitar 20-60 MW.
Selain itu, secara bertahap PLN Sumut memperbaiki pembangkit sehingga dapat menambah kapasitas pasokan listriknya.Menurut dia, saat ini tercatat daya mampu sistem mencapai 1.357 MW dengan beban puncak 1.251 MW. "Jadi daya mampu saat ini dengan permintaan masih pas-pasan dan cadangan masih di bawah 20 persen. Karena itu, kita berupaya keras untuk mempercepat masuknya tambahan daya ke depan," ujar Manerep.
Selanjutnya, pada akhir 2011, sistem Sumut akan memperoleh tambahan daya PLTU Meulaboh 2x100 MW. Artinya, pada 2010-2011, total daya tambahan listrik mencapai 780 MW.Kemudian prospek tambahan pembangkit setelah 2012, akan memperoleh tambahan 4 pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) masing-masing dari PLTU Kuala Tanjung 2x125 MW, PLTP Sarulla Unit 1 sebesar 110 MW, PLTP Sarulla Unit 2 sebesar 110 MW, serta pengoperasian PLTA Asahan III berkapasitas 2x87 MW.
"Ke depan, sistem kelistrikan di Sumut akan semakin bagus lagi dengan tambahan daya dari sejumlah pembangkit baru, maka tidak ada lagi pemadaman bergilir," ujar Manerep.
Subsidi
Dengan masuknya sejumlah pembangkit berbahan bakar non BBM tersebut menurut Manerep, pihaknya mampu menekan jumlah subsidi sebesar Rp 3 triliun atau turun dari Rp 8 triliun menjadi Rp 5 triliun pada 2009 ini."Di samping menekan jumlah subsidi, pendapatan kita dari pelanggan naik menjadi Rp 330 miliar per bulan. Jumlah ini mencapai 4 persen dari seluruh pendapatan PLN," ujarnya.
Manerep menambahkan, saat ini rasio elektrifikasi di wilayah Sumut telah mencapai 80 persen dengan jumlah pelanggan mencapai 2,5 juta pelanggan. Sedangkan target penyambungan listrik baru bagi pelanggan sebesar 57.000 pada 2009 ini.
Operasi P2TL
Sementara terkait kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di wilayah Sumut, Manerep mengatakan, pihaknya menindak lebih dari 5.000 kasus pelanggaran pemakaian listrik ilegal selama 2008-2009 yang berasal dari kalangan industri, real estate maupun rumah tangga biasa. Dari operasi P2TL tersebut, PLN berhasil menyelamatkan uang negara mencapai Rp 12 miliar melalui tagihan susulan dan ganti rugi dari penggunaan listrik secara ilegal.
"Kita mendapat penghargaan terbaik P2TL tingkat nasional dengan jumlah menangani lebih dari 5.000 kasus dan jumlah pengembalian uang negara hingga Rp 12 miliar," katanya.
Selain itu, kata Manerep, jajarannya juga mampu menekan losses (susut daya) menjadi 9,3 persen (single digit) pada 2009 ini, dari losses tahun-tahun sebelumnya yang berkisar di atas 10 persen (double digit). "Dua tahun lalu losses masih double digit, kita berhasil menurunkan losses hingga 9,3 persen dari target tahun ini 9,07 persen. Kita yakin dapat capai target ini. Kunci keberhasilan kita didasari totalitas kerja tim yang bersih dan tegas," ujarnya.
Sumber: www.esdm.go.id
Menurut Murtaqi, pada akhir 2009 ini sistem Sumut akan mendapat tambahan pasokan listrik sebesar 330 Megawatt (MW) yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, Sibolga berkapasitas 2x115 MW dan task force pembangkit di sekitar Sumut berkapasitas 105 MW. Selanjutnya, pada 2010 akan masuk pasokan listrik sebesar 180 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan I berkapasitas 2x90 MW. "PLTA Asahan ini akan masuk ke sistem Sumut mulai Februari 2010," ujar Murtaqi.
Dia mengatakan, setelah itu juga akan masuk PLTU Pangkalan Susu, Langkat, Sumut sebesar 400 MW yang merupakan bagian dari program percepatan PLTU 10.000 MW tahap pertama. "Dari planing sudah terlihat jelas tambahan pasokan listrik sejak akhir 2009 ini hingga dua tahun ke depan. Apakah itu nantinya mencukupi atau tidak bergantung pertumbuhan beban pada tahun-tahun selanjutnya," kata Murtaqi.
Pertumbuhan beban listrik di Sumut, lanjut dia, bila dilepas akan semakin tinggi mencapai 9-11 persen per tahunnya. Apalagi proses industrialisasi khususnya di Medan, Riau dan Aceh terus tumbuh. "Kita harapkan setelah 2011 nanti, kondisi sistem kelistrikan di Sumatera semakin handal" katanya.
Sebab dengan selesainya sistem interkoneksi dari Sumut ke Sumbangteng (Sumbar dan Riau hingga Aceh) dapat dilakukan transfer daya sudah bisa dilakukan dengan didukung kehadiran pembangkit-pembangkit baru tersebut, sehingga mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. "Hal ini juga didukung dengan sistem interkoneksi Sumatera. Sebelum 2012 nanti sistem interkoneksi 275 KV dari Sumbagsel hingga Sumbagteng sudah selesai," ujarnya.
Sementara itu, General Manager PT PLN Wilayah Sumut, Manerep Pasaribu, mengungkapkan sejak 2008 lalu, sistem kelistrikan di Sumut telah memperoleh transfer daya (swap) dari PT Inalum sebesar 45 MW dari kontrak 90 MW. "Kita dapatkan swap dari Inalum untuk beban puncak pada malam hari," tuturnya. Bahkan, pada 2009 ini PLN di sistem Sumut telah membantu transfer daya ke sistem Sumbar dan Riau sekitar 20-60 MW.
Selain itu, secara bertahap PLN Sumut memperbaiki pembangkit sehingga dapat menambah kapasitas pasokan listriknya.Menurut dia, saat ini tercatat daya mampu sistem mencapai 1.357 MW dengan beban puncak 1.251 MW. "Jadi daya mampu saat ini dengan permintaan masih pas-pasan dan cadangan masih di bawah 20 persen. Karena itu, kita berupaya keras untuk mempercepat masuknya tambahan daya ke depan," ujar Manerep.
Selanjutnya, pada akhir 2011, sistem Sumut akan memperoleh tambahan daya PLTU Meulaboh 2x100 MW. Artinya, pada 2010-2011, total daya tambahan listrik mencapai 780 MW.Kemudian prospek tambahan pembangkit setelah 2012, akan memperoleh tambahan 4 pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) masing-masing dari PLTU Kuala Tanjung 2x125 MW, PLTP Sarulla Unit 1 sebesar 110 MW, PLTP Sarulla Unit 2 sebesar 110 MW, serta pengoperasian PLTA Asahan III berkapasitas 2x87 MW.
"Ke depan, sistem kelistrikan di Sumut akan semakin bagus lagi dengan tambahan daya dari sejumlah pembangkit baru, maka tidak ada lagi pemadaman bergilir," ujar Manerep.
Subsidi
Dengan masuknya sejumlah pembangkit berbahan bakar non BBM tersebut menurut Manerep, pihaknya mampu menekan jumlah subsidi sebesar Rp 3 triliun atau turun dari Rp 8 triliun menjadi Rp 5 triliun pada 2009 ini."Di samping menekan jumlah subsidi, pendapatan kita dari pelanggan naik menjadi Rp 330 miliar per bulan. Jumlah ini mencapai 4 persen dari seluruh pendapatan PLN," ujarnya.
Manerep menambahkan, saat ini rasio elektrifikasi di wilayah Sumut telah mencapai 80 persen dengan jumlah pelanggan mencapai 2,5 juta pelanggan. Sedangkan target penyambungan listrik baru bagi pelanggan sebesar 57.000 pada 2009 ini.
Operasi P2TL
Sementara terkait kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di wilayah Sumut, Manerep mengatakan, pihaknya menindak lebih dari 5.000 kasus pelanggaran pemakaian listrik ilegal selama 2008-2009 yang berasal dari kalangan industri, real estate maupun rumah tangga biasa. Dari operasi P2TL tersebut, PLN berhasil menyelamatkan uang negara mencapai Rp 12 miliar melalui tagihan susulan dan ganti rugi dari penggunaan listrik secara ilegal.
"Kita mendapat penghargaan terbaik P2TL tingkat nasional dengan jumlah menangani lebih dari 5.000 kasus dan jumlah pengembalian uang negara hingga Rp 12 miliar," katanya.
Selain itu, kata Manerep, jajarannya juga mampu menekan losses (susut daya) menjadi 9,3 persen (single digit) pada 2009 ini, dari losses tahun-tahun sebelumnya yang berkisar di atas 10 persen (double digit). "Dua tahun lalu losses masih double digit, kita berhasil menurunkan losses hingga 9,3 persen dari target tahun ini 9,07 persen. Kita yakin dapat capai target ini. Kunci keberhasilan kita didasari totalitas kerja tim yang bersih dan tegas," ujarnya.
Sumber: www.esdm.go.id
Pemerintah Segera Bentuk Tim untuk Mempercepat Penyelesaian Proyek Pembangkit Listrik Swasta (IPP)
JAKARTA.Sekitar 50 proyek pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) mengalami hambatan dalam pembangunannya. Guna mempercepat penyelesaiannya Pemerintah segera membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Proyek IPP dengan tugas utama mengatasi hambatan yang terjadi.
''Saat ini sekitar 50 proyek IPP yang sudah berjalan terhenti karena berbagai kendala dilapangan, seperti kenaikan harga bahan-bahan EPC (Engineering Procurement and Contract). Walaupun dikontrak sudah ada formula adjustment tapi tidak cukup untuk meng-cover perubahan itu,'' ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, J Purwono seusai acara Pelepasan Jamaah Haji pegawai Departemen ESDM, Senin (2/11) di Jakarta.
Menurut J. Purwono, proyek-proyek tersebut sayang jika dihentikan karena merupakan aset nasional dan sudah menelan dana investasi. Oleh sebab itu perlu di lakukan renegosiasi antara PT PLN dengan investor proyek IPP untuk mendapatkan solusi terbaik. Selain itu proyek pembangkit listrik ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas.
Diuraikan oleh Dirjen LPE, J Purwono untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan yang ada PT PLN memerlukan dukungan dari instansi lain. Tim lintas Departemen yang akan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden ini seperti Tim Keppres 133 tahun 2000.
Tugas tim yang akan dibentuk oleh Presiden tersebut adalah menfasilitasi PT PLN dengan IPP untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Caranya dengan renegosiasi terkait dengan masalah harga maupun term of conditions. Berdasarkan pola ini diharapkan PT PLN tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian proyek IPP tersebut.
Proyek-proyek IPP yang mengalami hambatan kapasitasnya mencapai sekitar 500 MW. Proyek-proyek ini tersebar di luar Pulau Jawa. Beberapa unit dari proyek-proyek pembangkit listrik swasta atau IPP ini bahkan sudah ada yang beroperasi.
Sumber: www.esdm.go.id
''Saat ini sekitar 50 proyek IPP yang sudah berjalan terhenti karena berbagai kendala dilapangan, seperti kenaikan harga bahan-bahan EPC (Engineering Procurement and Contract). Walaupun dikontrak sudah ada formula adjustment tapi tidak cukup untuk meng-cover perubahan itu,'' ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, J Purwono seusai acara Pelepasan Jamaah Haji pegawai Departemen ESDM, Senin (2/11) di Jakarta.
Menurut J. Purwono, proyek-proyek tersebut sayang jika dihentikan karena merupakan aset nasional dan sudah menelan dana investasi. Oleh sebab itu perlu di lakukan renegosiasi antara PT PLN dengan investor proyek IPP untuk mendapatkan solusi terbaik. Selain itu proyek pembangkit listrik ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas.
Diuraikan oleh Dirjen LPE, J Purwono untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan yang ada PT PLN memerlukan dukungan dari instansi lain. Tim lintas Departemen yang akan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden ini seperti Tim Keppres 133 tahun 2000.
Tugas tim yang akan dibentuk oleh Presiden tersebut adalah menfasilitasi PT PLN dengan IPP untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Caranya dengan renegosiasi terkait dengan masalah harga maupun term of conditions. Berdasarkan pola ini diharapkan PT PLN tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian proyek IPP tersebut.
Proyek-proyek IPP yang mengalami hambatan kapasitasnya mencapai sekitar 500 MW. Proyek-proyek ini tersebar di luar Pulau Jawa. Beberapa unit dari proyek-proyek pembangkit listrik swasta atau IPP ini bahkan sudah ada yang beroperasi.
Sumber: www.esdm.go.id
DESDM Selenggarakan “APEC Energy Capacity Building on Indonesia”
JAKARTA. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) c.q. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) DESDM bekerja sama dengan APEC EGEDA (Asia Pacific Economis Country, Expert Group on Energy Data and Analysis) sebagai koordinator kerjasama pertukaran data Asia Pacific, menyelenggarakan Workshop “APEC Energy Capacity Building on Indonesia”, bertempat di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa s.d. Kamis, 3-5 November 2009.
Workshop ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) DESDM, Farida Zed, serta Mr. Sigeru Kimura dari The Institute of Energy Economics, Jepang. Dalam sambutannya Kapusdatin mengungkapkan, melalui workshop ini diharapkan kerjasama pengelolaan data sektor DESDM dengan APEC EGEDA dapat ditingkatkan. “Workshop ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan DESDM,” ujar Beliau.Workshop diikuti oleh perwakilan unit-unit di lingkungan DESDM, BUMN dan beberapa badan instansi sektor ESDM antara lain dari Ditjen Migas, Ditjen LPE, Ditjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), BP MIGAS dan BPH Migas.
Pembicara workshop berasal dari APEC EGEDA yang berasal dari Thailand (Department of Alternative Energy Development and Efficiency), Australia (Australian Bureau of Agriculture and Resource Economics), serta Indonesia yang disampaikan oleh Setditjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Pusat Data dan Informasi ESDM, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), dan Direktorat Statistik Kesra BPS.
Sumber: www.esdm.go.id
Workshop ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) DESDM, Farida Zed, serta Mr. Sigeru Kimura dari The Institute of Energy Economics, Jepang. Dalam sambutannya Kapusdatin mengungkapkan, melalui workshop ini diharapkan kerjasama pengelolaan data sektor DESDM dengan APEC EGEDA dapat ditingkatkan. “Workshop ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan DESDM,” ujar Beliau.Workshop diikuti oleh perwakilan unit-unit di lingkungan DESDM, BUMN dan beberapa badan instansi sektor ESDM antara lain dari Ditjen Migas, Ditjen LPE, Ditjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), BP MIGAS dan BPH Migas.
Pembicara workshop berasal dari APEC EGEDA yang berasal dari Thailand (Department of Alternative Energy Development and Efficiency), Australia (Australian Bureau of Agriculture and Resource Economics), serta Indonesia yang disampaikan oleh Setditjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Pusat Data dan Informasi ESDM, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), dan Direktorat Statistik Kesra BPS.
Sumber: www.esdm.go.id
06 Agustus 2009
Pertamina EP Tawarkan KSO 4 Lapangan Migas
Jakarta - PT Pertamina EP tawarkan empat lapangan produksi dan eksplorasi migas dengan skema kerja sama operasi (KSO). Rencananya lelang akan dibuka pada Oktober mendatang.
Hal ini disampaikan Direktur Operasi Pertamina EP, Bagus Sudaryanto di sela-sela Asia Pacific Oil and Gas (APOGCE) 2009 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Kamis (6/8/2009).
"Inilah adalah penawaran KSO tahap kedua di tahun ini. Mudah-mudahan Oktober akan di-announce. Saat ini kami sedang melakukan persiapan lelang," ungkap Bagus.
Menurut Bagus, dalam proses lelang tersebut pihaknya akan menwarkan empat lapangan eksplorasi dan produksi. Lapangan yang ditawarkan merupakan lapangan marginal dengan produksi sekitar 100-300 barel per hari.
"Keempat lapangan diantaranya lapangan produksi di Sumatera Selatan dan lapangan eksplorasi di Sumatera Utara," ungkap Bagus.
Selain empat lapangan tersebut, imbuh Bagus, Pertamina EP berencana akan menambahkan sekitar 2-3 lapangan lagi untuk diikut sertakan dalam proses lelang tersebut."Namun kami masih harus meminta persetujuan RUPS," tandas Bagus.
sumber: www.detik.com
Hal ini disampaikan Direktur Operasi Pertamina EP, Bagus Sudaryanto di sela-sela Asia Pacific Oil and Gas (APOGCE) 2009 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Kamis (6/8/2009).
"Inilah adalah penawaran KSO tahap kedua di tahun ini. Mudah-mudahan Oktober akan di-announce. Saat ini kami sedang melakukan persiapan lelang," ungkap Bagus.
Menurut Bagus, dalam proses lelang tersebut pihaknya akan menwarkan empat lapangan eksplorasi dan produksi. Lapangan yang ditawarkan merupakan lapangan marginal dengan produksi sekitar 100-300 barel per hari.
"Keempat lapangan diantaranya lapangan produksi di Sumatera Selatan dan lapangan eksplorasi di Sumatera Utara," ungkap Bagus.
Selain empat lapangan tersebut, imbuh Bagus, Pertamina EP berencana akan menambahkan sekitar 2-3 lapangan lagi untuk diikut sertakan dalam proses lelang tersebut."Namun kami masih harus meminta persetujuan RUPS," tandas Bagus.
sumber: www.detik.com
Produsen Migas Diminta Tingkatkan Komitmen CSR
JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyampaikan, pertumbuhan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia memunculkan berbagai tantangan, salah satunya untuk memenuhi standar profesionalisme dalam Health, Safety and Environment (HSE) serta Tindakan Pengamanan. "Merespon tantangan ini, selama bertahun-tahun sektor migas telah menjadi pelopor dalam peningkatan komitmen perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”, demikian disampaikan Menteri ESDM dalam acara Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition (APOGCE) 2009 di Jakarta Convention Centre, Selasa (4/8).
Dalam melaksanakan CSR, ada tantangan lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu bagaimana memberikannya tanpa menimbulkan ketergantungan serta tidak mengambil alih tanggung jawab pihak-pihak terkait lainnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat umum.
Menteri memaparkan, tantangan terbesar saat ini adalah untuk menciptakan pemahaman masyarakat bahwa peran penting produsen migas yaitu untuk menjadi perusahaan profesional di lapangan guna memenuhi target produksi, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. “Bagian dari pendapatan negara inilah yang akan kembali ke pemerintah daerah melalui alokasi anggaran untuk dimanfaatkan bagi kesejahterakan rakyat”, ujar Menteri ESDM. Hari ini, lanjut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, APOGCE 2009 menjadi momentum yang tepat bagi sektor migas untuk terus membuktikan komitmennya dalam menjawab tantangan energi melalui kepedulian dan tanggungjawab.
Sumber: www.esdm.go.id
Dalam melaksanakan CSR, ada tantangan lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu bagaimana memberikannya tanpa menimbulkan ketergantungan serta tidak mengambil alih tanggung jawab pihak-pihak terkait lainnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat umum.
Menteri memaparkan, tantangan terbesar saat ini adalah untuk menciptakan pemahaman masyarakat bahwa peran penting produsen migas yaitu untuk menjadi perusahaan profesional di lapangan guna memenuhi target produksi, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. “Bagian dari pendapatan negara inilah yang akan kembali ke pemerintah daerah melalui alokasi anggaran untuk dimanfaatkan bagi kesejahterakan rakyat”, ujar Menteri ESDM. Hari ini, lanjut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, APOGCE 2009 menjadi momentum yang tepat bagi sektor migas untuk terus membuktikan komitmennya dalam menjawab tantangan energi melalui kepedulian dan tanggungjawab.
Sumber: www.esdm.go.id
Rasio Elektrifikasi 14 Provinsi Diatas 60%
JAKARTA. Rasio elektrifikasi nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Bila pada tahun 1980 rasio elektrifikasi hanya mencapai 8%, tahun-tahun berikutnya angka tersebut meningkat menjadi 28% pada tahun 1990, 53% pada tahun 2000 dan mencapai 65,10% pada akhir 2008.
Data Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM menunjukkan, saat ini 14 provinsi di Indonesia telah memiliki rasio elektrifikasi diatas 60%. Ke-14 provinsi tersebut adalah NAD (76,98%), Sumut (69,68%), Sumbar (69,37%), Babel (72,88%), Banten (63,90%), Jakarta (100%), Jabar (67,40%), Jateng (71,24%), DIY (84,48%), Jatim (71,55%), Bali (74,98%), Kaltim (68,56%), Kalsel (72,29%), dan Sulut (66,87%).
Sementara itu, 14 provinsi lainnya memiliki rasio elektrifikasi 41-60%. Provinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah Riau dan Kepri (55,84%), Jambi (51,41%), Bengkulu (51,46%), Lampung (48,82%), Sumsel (50,30%), Kalbar (45,83%), Kalteng (45,22%), Gorontalo (49,79%), Sulteng (48,30%), Sulbar, Sulsel (55,20%), Maluku (54,51%), dan Malut (49,44%).
Sisanya, yaitu sebanyak 5 provinsi, masih memiliki rasio elektrifikasi 20-40%. Kelima provinsi tersebut yaitu NTB (32,51%), NTT (24,55%), Sultra (38,09%), serta Papua dan Irian Jaya Barat (32,35%).
Pemerintah akan terus mengupayakan agar seluruh bangsa Indonesia dapat menikmati listrik. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut dilakukan melalui sambungan baru pelanggan PT. PLN (Persero) dan pemanfaatan energi setempat seperti PLTMH, PLTB, PLTS Terpusat dan PLTS Tersebar yang khusus diperuntukkan bagi daerah-daerah terpencil.
Sumber: www.esdm.go.id
Data Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM menunjukkan, saat ini 14 provinsi di Indonesia telah memiliki rasio elektrifikasi diatas 60%. Ke-14 provinsi tersebut adalah NAD (76,98%), Sumut (69,68%), Sumbar (69,37%), Babel (72,88%), Banten (63,90%), Jakarta (100%), Jabar (67,40%), Jateng (71,24%), DIY (84,48%), Jatim (71,55%), Bali (74,98%), Kaltim (68,56%), Kalsel (72,29%), dan Sulut (66,87%).
Sementara itu, 14 provinsi lainnya memiliki rasio elektrifikasi 41-60%. Provinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah Riau dan Kepri (55,84%), Jambi (51,41%), Bengkulu (51,46%), Lampung (48,82%), Sumsel (50,30%), Kalbar (45,83%), Kalteng (45,22%), Gorontalo (49,79%), Sulteng (48,30%), Sulbar, Sulsel (55,20%), Maluku (54,51%), dan Malut (49,44%).
Sisanya, yaitu sebanyak 5 provinsi, masih memiliki rasio elektrifikasi 20-40%. Kelima provinsi tersebut yaitu NTB (32,51%), NTT (24,55%), Sultra (38,09%), serta Papua dan Irian Jaya Barat (32,35%).
Pemerintah akan terus mengupayakan agar seluruh bangsa Indonesia dapat menikmati listrik. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut dilakukan melalui sambungan baru pelanggan PT. PLN (Persero) dan pemanfaatan energi setempat seperti PLTMH, PLTB, PLTS Terpusat dan PLTS Tersebar yang khusus diperuntukkan bagi daerah-daerah terpencil.
Sumber: www.esdm.go.id
29 Juni 2009
Pertamina plus 30 Raksasa Migas Rebutkan Blok Migas Irak
Baghdad - PT Pertamina (persero) dan perusahaan-perusahaan minyak top dunia sedang 'berebut' blok minyak dan gas (migas) di Irak. Negara kaya minyak tersebut akan mengumumkan pemenangnya pada pekan ini.
Irak akan segera menentukan siapa perusahaan minyak yang akan memenangkan kontrak untuk mengembangkan ladang migasnya, 4 dekade setelah Saddam Hussein menasionalisasi infrastruktur energi negara tersebut.
Sebanyak 31 perusahaan minyak besar telah memasukkan penawaran untuk mengembangkan 6 blok minyak raksasa dan 2 ladang gas di Irak. Cadangan minyak blok yang ditenderkan mencapai 43 miliar barel yang terletak di kawasan Selatan dan Utara Irak. Sementara ladang gas terletak di Barat dan Timur Laut Baghdad.
"Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan produksi minyak kami dari 2,4 juta barel per hari menjadi lebih dari 4 juta barel dalam 5 tahun ke depan," ujar Menteri Perminyakan Irak, Hussein al-Shahristani dalam wawancaranya dengan televisi Irak, seperti dikutip dari AFP, Senin (29/6/2009).
Meningkatkan produksi hingga level tersebut, menurut dia, berarti menambah pemasukan Irak hingga US$ 1,7 triliun dalam 20 tahun mendatang. Dari nilai tersebut, hanya US$ 30 miliar yang akan diterima perusahaan yang berhasil mengeduk minyak.
"Ini adalah jumlah besar yang akan mendanai proyek-proyek infrastruktur di Irak, termasuk sekolah, jalan raya, bandara udara, perumahan, rumah sakit," ujarnya.
Rencananya, kementerian perminyakan Irak akan mengumumkan siapa pemenang tender tersebut pada Senin, 29 Juni 2009. Namun badai menyebabkan penundaan pengumuman tersebut.
"Cuaca buruk menyebabkan perwakilan dari perusahaan minyak dan media tak bisa mendarat di Baghdad, sehingga kami memutuskan untuk menundanya selama 1 hari," ujar juru bicara kementerian perminyakan Irak, Assem Jihad.Berikut 31 perusahaan yang mengikuti tender tersebut:
BHP Billiton Petroleum Pty Ltd.(Australia)
BP Exploration Operating Co. (Inggris)
Chevron Corp. (AS)
CNOOC Ltd. (China)
CNPC International Ltd. (China)
ConocoPhillips (AS)
Edison SpA (Italia)
Eni Medio Oriente SpA (Itala)
ExxonMobil Iraq Ltd. (AS)
Hess Corp. (AS)
INPEX Corp. (Jepang)
Japex (Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.) (Jepang)
JSC Gazprom Neft R(Rusia)
Korea Gas Corp. (Kogas) (Korsel)
JSC Lukoil (Rusia)
Maersk Olie og Gas AS (Denmark)
Marathon International Petroleum Turquesa Ltd. (AS)
Nexen Inc. (Kanada)
Nippon Oil Corp. Japan
Occidental Petroleum Corp. (AS)
ONGC Videsh Ltd. (India)
PT Pertamina (Persero) (Indonesia)
PETRONAS Carigali Sdn Bhd (Malaysia)
Repsol Exploracion SA (Spanyol)
Shell (Inggris-Belanda)
Sinochem Corp. (China(
Sinopec International Petroleum (China)
StatoilHydro ASA (Norwegia)
Total SA (Prancis)
Turkish Petroleum Corp. (TPAO) (Turki)
Woodside Petroleum Ltd. (Australia).
Sementara ladang minyak dan gas yang ditenderkan adalah:
Rumaila: produksi 1.020.000 bph, cadangan 17,7 juta barel
Kirkuk: produksi 415.000 bph, cadangan 7,9 juta barel
West Qurna: produksi 279.000 bph, cadangan 8,5 juta barel
Zubair: produksi 227.000 bph, cadangan 4 juta barel
Bai Hassan: produksi 170.000 bph, cadangan 2,4 juta barel
Maysan: produksi 100.000 bph, cadangan 2,6 juta barel. Ladang gas
Akkas: cadangan 2,1 triliun kaki kubik
Mansuriya: cadangan 4,1 triliun kaki kubik.
Sumber: www.detik.com
Irak akan segera menentukan siapa perusahaan minyak yang akan memenangkan kontrak untuk mengembangkan ladang migasnya, 4 dekade setelah Saddam Hussein menasionalisasi infrastruktur energi negara tersebut.
Sebanyak 31 perusahaan minyak besar telah memasukkan penawaran untuk mengembangkan 6 blok minyak raksasa dan 2 ladang gas di Irak. Cadangan minyak blok yang ditenderkan mencapai 43 miliar barel yang terletak di kawasan Selatan dan Utara Irak. Sementara ladang gas terletak di Barat dan Timur Laut Baghdad.
"Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan produksi minyak kami dari 2,4 juta barel per hari menjadi lebih dari 4 juta barel dalam 5 tahun ke depan," ujar Menteri Perminyakan Irak, Hussein al-Shahristani dalam wawancaranya dengan televisi Irak, seperti dikutip dari AFP, Senin (29/6/2009).
Meningkatkan produksi hingga level tersebut, menurut dia, berarti menambah pemasukan Irak hingga US$ 1,7 triliun dalam 20 tahun mendatang. Dari nilai tersebut, hanya US$ 30 miliar yang akan diterima perusahaan yang berhasil mengeduk minyak.
"Ini adalah jumlah besar yang akan mendanai proyek-proyek infrastruktur di Irak, termasuk sekolah, jalan raya, bandara udara, perumahan, rumah sakit," ujarnya.
Rencananya, kementerian perminyakan Irak akan mengumumkan siapa pemenang tender tersebut pada Senin, 29 Juni 2009. Namun badai menyebabkan penundaan pengumuman tersebut.
"Cuaca buruk menyebabkan perwakilan dari perusahaan minyak dan media tak bisa mendarat di Baghdad, sehingga kami memutuskan untuk menundanya selama 1 hari," ujar juru bicara kementerian perminyakan Irak, Assem Jihad.Berikut 31 perusahaan yang mengikuti tender tersebut:
BHP Billiton Petroleum Pty Ltd.(Australia)
BP Exploration Operating Co. (Inggris)
Chevron Corp. (AS)
CNOOC Ltd. (China)
CNPC International Ltd. (China)
ConocoPhillips (AS)
Edison SpA (Italia)
Eni Medio Oriente SpA (Itala)
ExxonMobil Iraq Ltd. (AS)
Hess Corp. (AS)
INPEX Corp. (Jepang)
Japex (Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.) (Jepang)
JSC Gazprom Neft R(Rusia)
Korea Gas Corp. (Kogas) (Korsel)
JSC Lukoil (Rusia)
Maersk Olie og Gas AS (Denmark)
Marathon International Petroleum Turquesa Ltd. (AS)
Nexen Inc. (Kanada)
Nippon Oil Corp. Japan
Occidental Petroleum Corp. (AS)
ONGC Videsh Ltd. (India)
PT Pertamina (Persero) (Indonesia)
PETRONAS Carigali Sdn Bhd (Malaysia)
Repsol Exploracion SA (Spanyol)
Shell (Inggris-Belanda)
Sinochem Corp. (China(
Sinopec International Petroleum (China)
StatoilHydro ASA (Norwegia)
Total SA (Prancis)
Turkish Petroleum Corp. (TPAO) (Turki)
Woodside Petroleum Ltd. (Australia).
Sementara ladang minyak dan gas yang ditenderkan adalah:
Rumaila: produksi 1.020.000 bph, cadangan 17,7 juta barel
Kirkuk: produksi 415.000 bph, cadangan 7,9 juta barel
West Qurna: produksi 279.000 bph, cadangan 8,5 juta barel
Zubair: produksi 227.000 bph, cadangan 4 juta barel
Bai Hassan: produksi 170.000 bph, cadangan 2,4 juta barel
Maysan: produksi 100.000 bph, cadangan 2,6 juta barel. Ladang gas
Akkas: cadangan 2,1 triliun kaki kubik
Mansuriya: cadangan 4,1 triliun kaki kubik.
Sumber: www.detik.com
28 Juni 2009
Penjelasan Badan Geologi Terkait Kemunculan Gas Di Desa Walikukun, Serang
BANDUNG. Kemunculan gas bercampur air yang terjadi di Desa Walikukun, Kec. Cerenang, Kab. Serang, Prov. Banten sering terjadi. Beberapa lokasi telah diteliti oleh Tim Tanggap Darurat Badan Geologi DESDM pada tahun 2007 dan berdasarkan hasil penelitian Tim, gas yang keluar tidak berbahaya.
Penelitian yang dilakukan Tim Badan Geologi pada tahun 2007 tersebut terkait dengan kemunculan gas yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang, kemudian Tim Tanggap Darurat Badan Geologi melakukan penelitian di beberapa wilayah seperti, Kampung Cikasap, Desa Sukarame, Kampung Pematang, Desa Pematang, Kecamatan Cikeusai, Kampung Cibeutik, Desa Pengampelan, Kecamatan Walantaka dan sumur bor di dalam kantor Puskemas, Kecamatan Pontang.
”Analisa komposisi gas dengan metode Giggenbach dan detektor multigas Multiwarm menunjukkan, kandungan gas semburan didominasi oleh gas CO2 yang diikuti H2S dan SO2. Ketiga gas tersebut merupakan ciri dari gas-gas vulkanik yang tidak berbahaya”, ujar Kepala Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi, M. Hendrasto.
Beliau melanjutkan, meski terdapat kandungan gas metana dalam semburan, namun hal tersebut tidak berbahaya karena persentasenya sangat kecil. Selain itu, tekanan gas yang keluar pada umumnya bertekanan rendah.
Gas metana akan mudah menyala jika kandungannya mencapai diatas 5% vol, sedangkan kandungan gas metana pada pusat semburan lumpur di Walikukun kandungannya hanya berkisar antara 0,6-1% vol.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, M. Hendrasto meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyalakan api serta mendekati lokasi semburan untuk menghindari terjadinya kebakaran dan jatuhnya korban jiwa akibat menghirup gas yang keluar. Selain itu, Beliau menyarankan menggunakan pipanisasi untuk mendapatkan air bersih dan tidak membuat sumur bor di wilayah tersebut juga wilayah lainnya yang berpotensi terjadinya semburan gas bercampur air.
Sumber: http://www.esdm.go.id/
Penelitian yang dilakukan Tim Badan Geologi pada tahun 2007 tersebut terkait dengan kemunculan gas yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang, kemudian Tim Tanggap Darurat Badan Geologi melakukan penelitian di beberapa wilayah seperti, Kampung Cikasap, Desa Sukarame, Kampung Pematang, Desa Pematang, Kecamatan Cikeusai, Kampung Cibeutik, Desa Pengampelan, Kecamatan Walantaka dan sumur bor di dalam kantor Puskemas, Kecamatan Pontang.
”Analisa komposisi gas dengan metode Giggenbach dan detektor multigas Multiwarm menunjukkan, kandungan gas semburan didominasi oleh gas CO2 yang diikuti H2S dan SO2. Ketiga gas tersebut merupakan ciri dari gas-gas vulkanik yang tidak berbahaya”, ujar Kepala Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi, M. Hendrasto.
Beliau melanjutkan, meski terdapat kandungan gas metana dalam semburan, namun hal tersebut tidak berbahaya karena persentasenya sangat kecil. Selain itu, tekanan gas yang keluar pada umumnya bertekanan rendah.
Gas metana akan mudah menyala jika kandungannya mencapai diatas 5% vol, sedangkan kandungan gas metana pada pusat semburan lumpur di Walikukun kandungannya hanya berkisar antara 0,6-1% vol.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, M. Hendrasto meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyalakan api serta mendekati lokasi semburan untuk menghindari terjadinya kebakaran dan jatuhnya korban jiwa akibat menghirup gas yang keluar. Selain itu, Beliau menyarankan menggunakan pipanisasi untuk mendapatkan air bersih dan tidak membuat sumur bor di wilayah tersebut juga wilayah lainnya yang berpotensi terjadinya semburan gas bercampur air.
Sumber: http://www.esdm.go.id/
Keamanan Pasokan Batubara Jadi Perhatian Utama Pertemuan AFOC ke 7
BALI. Keamanan pasokan (security of supply) batubara menjadi perhatian para delegasi negara ASEAN yang hadir dalam pertemuan ASEAN Forum On Coal (AFOC) ke 7 di Bali, Rabu (24/6/29). Bahkan delegasi Malaysia menyatakan siap mengajukan proposal ASEAN Coal Security Agreement (ACSA) sebagaimana juga telah terjadi untuk ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA).
Para delegasi menyampaikan bahwa tuntutan akan jaminan atau keamanan pasokan batubara semakin dibutuhan bagi kawasan ASEAN. Selain akibat semakin besarnya permintaan batubara di ASEAN, keamanan pasokan juga dilandasi kenyataan bahwa permintaan akan batubara dunia juga terus semakin meningkat. Terutama permintaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik.
Untuk kawasan ASEAN, porsi batubara dalam bauran energi (energy mix) saat ini mencapai 24 %. Porsi ini diperkirakan akan terus meningkat di waktu-waktu mendatang. Pada tahun 2015 porsi batubara dalam bauran energi di ASEAN mencapai sekitar 67 %. Porsi sebesar ini diantaranya untuk kebutuhan pembangkit listrik yang mencapai kapasitas sekitar 72,2 ribu MW.
Sebagaimana dipaparkan Dr Boonrod Sajjakulnukit, delegasi dari Thailand, bahwa batubara merupakan salah satu sumber energi yang efisien secara ekonomi dan tersedia dalam jumlah yang memadai. Negara-negara ASEAN, Amerika, Jepang, Eropa, India, China, Korea serta negara lain terus memanfaatkan batubara sebagai sumber energi.
Philipina tengah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik batubara dari 4.200 MW saat ini menjadi 16.000 MW. Vietnam mentargetkan kapasitas pembangkit listrik batubara mencapai 25.890 MW atau 53 % hingga tahun 2015. Malaysia meningkatkan pembangkit listrik batubara dari 17.622 MW menjadi 22.802 MW hingga tahun 2010.
Selanjutnya Thailand akan menambah 2.800 MW pembangkit listrik hingga tahun 2021. Indonesia tengah melakukan program percepatan pembangkit listrik batubara 10.000 MW tahap I dan tahap II. Program pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik juga dilakukan oleh Myanmar, Laos, Kamboja. ''ASEAN mendukung peningkatan produksi dan pemanfaatan batubara secara efisien dan berkelanjutan,'' papar Boonrot.
Sumber: www.esdm.go.id
Para delegasi menyampaikan bahwa tuntutan akan jaminan atau keamanan pasokan batubara semakin dibutuhan bagi kawasan ASEAN. Selain akibat semakin besarnya permintaan batubara di ASEAN, keamanan pasokan juga dilandasi kenyataan bahwa permintaan akan batubara dunia juga terus semakin meningkat. Terutama permintaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik.
Untuk kawasan ASEAN, porsi batubara dalam bauran energi (energy mix) saat ini mencapai 24 %. Porsi ini diperkirakan akan terus meningkat di waktu-waktu mendatang. Pada tahun 2015 porsi batubara dalam bauran energi di ASEAN mencapai sekitar 67 %. Porsi sebesar ini diantaranya untuk kebutuhan pembangkit listrik yang mencapai kapasitas sekitar 72,2 ribu MW.
Sebagaimana dipaparkan Dr Boonrod Sajjakulnukit, delegasi dari Thailand, bahwa batubara merupakan salah satu sumber energi yang efisien secara ekonomi dan tersedia dalam jumlah yang memadai. Negara-negara ASEAN, Amerika, Jepang, Eropa, India, China, Korea serta negara lain terus memanfaatkan batubara sebagai sumber energi.
Philipina tengah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik batubara dari 4.200 MW saat ini menjadi 16.000 MW. Vietnam mentargetkan kapasitas pembangkit listrik batubara mencapai 25.890 MW atau 53 % hingga tahun 2015. Malaysia meningkatkan pembangkit listrik batubara dari 17.622 MW menjadi 22.802 MW hingga tahun 2010.
Selanjutnya Thailand akan menambah 2.800 MW pembangkit listrik hingga tahun 2021. Indonesia tengah melakukan program percepatan pembangkit listrik batubara 10.000 MW tahap I dan tahap II. Program pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik juga dilakukan oleh Myanmar, Laos, Kamboja. ''ASEAN mendukung peningkatan produksi dan pemanfaatan batubara secara efisien dan berkelanjutan,'' papar Boonrot.
Sumber: www.esdm.go.id
28 Mei 2009
RAPBN 2010, Target Produksi Migas 2.368.000 BOEPD
RABU, 27 MEI 2009 11:32 WIB
JAKARTA. Pemerintah mengajukan target produksi migas Indonesia dalam RAPBN 2010 sebesar 2.368.000 barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD) atau naik dibanding APBN 2009 sebesar 2.344.000 BOEPD. Hal ini disampaikan Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H Legowo dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR tentang asumsi makro RAPBN 2010, Senin (25/5).Dirjen Migas memaparkan, angka tersebut merupakan total dari produksi minyak dan produksi gas nasional. Produksi minyak ditargetkan sebesar 960.000 barel per hari atau tetap dari APBN 2009. Produksi minyak terutama diperkirakan berasal dari lapangan yang dikelola PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebesar 364.800 barel per hari, serta PT Pertamina dan mitranya sebesar 131.800 barel per hari.
Sedangkan untuk produksi gas, pemerintah mengajukan target produksi 7.658 BBTU per hari, naik dibanding 2009 sebesar 7.526 BBTU per hari. Produksi gas terutama berasal dari lapangan yang dikelola PT Inpex Petroleum, PT Total E&P Indonesia dan PT Pertamina.
Untuk harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) 2010 diperkirakan sekitar US$ 50-70 per barel. Perkiraan ICP 2010 didasarkan pada interaksi situasi ekonomi dunia, rencana produksi, kapasitas cadangan produksi, stok, perkembangan pasar minyak dan geopolitik tahun 2009 serta optimisme tahun 2010. Rata-rata ICP periode Januari-15 Mei 2009 mencapai US$ 47,66 per barel.
Sumber: www.esdm.go.id
Komisi VII DPR RI Tunda Pembahasan Subsidi BBN 2010 Hingga Revisi Perpres Selesai
JAKARTA. Komisi VII DPR RI menunda pembahasan subsidi BBN 2010 hingga revisi Perpres No. 71 Tahun 2005 selesai. Karena menurut Komisi VII Perpres tersebut merupakan payung hukum untuk pengalokasian subsidi BBM jenis tertentu.
Dalam Rapat Kerja (Raker) antara perwakilan dengan Komisi VII hari ini Rabu (27/5) diputuskan untuk menunda pembahasan subsidi BBN 2010 hingga revisi Perpres No. 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dapat diselesaikan dengan tambahan subsidi BBN 2010 .
Setelah keluar keputusan penundaan tersebut Dirjen Migas Evita H. Legowo mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan revisi Perpres No 71 Tahun 2005 sejak beberapa waktu lalu. Diharapkan pada pekan ini revisi itu dapat ditandatangani oleh Presiden. Revisi Perpres No 71 Tahun 2005 ini memang penting dilakukan. Tidak hanya terkait dengan subsidi BBN, tetapi juga formula harga BBN yang telah selesai dibahas dengan stakeholder, lanjutnya.
Sebelumnya pada awal rapat kerja, dengan mempertimbangkan harga minyak dunia yang terus naik, pemerintah mengusulkan alokasi tambahan subsidi untuk bahan bakar nabati (BBN) tertentu rata-rata Rp 2.000 per liter.
Dengan subsidi Rp 2.000 per liter, maka total subsidi BBN tahun 2010 dengan volume BBN 777.075 kilo liter sebesar Rp 1,554 triliun. Perinciannya, subsidi bioethanol Rp 429,082 miliar di mana mandatory sebesar 1% dan biodiesel Rp 1,125 triliun dengan mandatory 5%.
Besaran subsidi BBN 2010 yang diajukan ini lebih besar dibanding 2009 sebesar Rp 1.000 per liter. Dengan volume 831.427 kilo liter, maka total subsidi BBN 2009 mencapai Rp 831,427 miliar.
Sumber: www.esdm.go.id
12 Mei 2009
Pendanaan 10.000 MW dari China
Kebutuhan besar untuk penyelesaian mega proyek 10.000 megawatt (MW) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sudah semakin jelas. Adanya tambahan komitmen pinjaman dari perbankan China senilai USD1,06 miliar pada pekan lalu, membuat PLN optimistik penyelesaian proyek tersebut bisa dilakukan sesuai rencana. Menurut Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara, dana pinjaman tersebut untuk membangun tiga pembangkit milik PLN yang masuk dalam proyek 10.000 M.
"Total loan agreement yang ditandatangani, untuk pendanaan 65% porsi vafas sebesar USD1,06 miliar," kata Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara ketika dihubungi wartawan, kemarin. Pendanaan valas tersebut, menurut dia, diperoleh dari China Export Import Bank (Cexim) sebesar USD606 juta dan Bank of China (BoC) senilai 455 juta. Total pinjaman itu akan digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik Pelabuhan Ratu yang memiliki kapasitas 3x350 MW dengan nilai investasi untuk valas sebesar USD482 juta dari Cexim Bank dan porsi rupiah sebesar Rp1,87 triliun yang sudah diteken dengan Bank Mega.
Rudi menjelaskan, dengan ditandatanganinya perjanjian pinjaman tersebut, maka status pendanaan untuk kebutuhan valas berupa dolar AS untuk pembangkit dan transmisi sebesar USD5,8 miliar. Sementara itu, yang masih dalam proses pembahasan, negosiasi dan verifikasi sebesar USD900juta. "Kalau untuk porsi rupiah untuk pembangkit dan transmisi kebutuhan mencapai Rp32,4 triliun, dengan rincian ditandatangani Rp22,9 triliun, dalam proses Rp4,9 triliun dan sisa masih dicari Rp4, 5 triliun,"
Sumber: www.djlpe.esdm.go.id
"Total loan agreement yang ditandatangani, untuk pendanaan 65% porsi vafas sebesar USD1,06 miliar," kata Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara ketika dihubungi wartawan, kemarin. Pendanaan valas tersebut, menurut dia, diperoleh dari China Export Import Bank (Cexim) sebesar USD606 juta dan Bank of China (BoC) senilai 455 juta. Total pinjaman itu akan digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik Pelabuhan Ratu yang memiliki kapasitas 3x350 MW dengan nilai investasi untuk valas sebesar USD482 juta dari Cexim Bank dan porsi rupiah sebesar Rp1,87 triliun yang sudah diteken dengan Bank Mega.
Rudi menjelaskan, dengan ditandatanganinya perjanjian pinjaman tersebut, maka status pendanaan untuk kebutuhan valas berupa dolar AS untuk pembangkit dan transmisi sebesar USD5,8 miliar. Sementara itu, yang masih dalam proses pembahasan, negosiasi dan verifikasi sebesar USD900juta. "Kalau untuk porsi rupiah untuk pembangkit dan transmisi kebutuhan mencapai Rp32,4 triliun, dengan rincian ditandatangani Rp22,9 triliun, dalam proses Rp4,9 triliun dan sisa masih dicari Rp4, 5 triliun,"
Sumber: www.djlpe.esdm.go.id
Langganan:
Postingan (Atom)
